Yogyakarta (19/03/2020) Jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X membukaRapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (RAKORDA TPID) DIY Tahun 2021. Agenda yang digelar pada Jum’at (19/03) di Pendapa Dalem Ageng, Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, ini mengangkat tema Peningkatan Kinerja TPID DIY Melalui Upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Program Kerja Tahun 2021.

Dalam sambutannya, Sri Paduka menjelaskan bahwa untuk mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program/kegiatan TPID DIY, ada 4 hal yang perlu dilakukan. Dimulai dengan yang pertama yaitu,  mengidentifikasi akar permasalahan  perekonomian di DIY. Kedua, memastikan ketepatan sasaran program/kegiatan melalui data yang valid.

Setelah mengidentifikasi akar permasalahan dan memastikan ketepatan sasaran barulah yang ketiga, menentukan langkah-langkah intensif dan inovatif dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dan terakhir yang keempat, perlu upaya untuk terus memperkuat kemitraan dan koordinasi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan stakeholder terkait.

“Tentu kemitraan ini tidak hanya urusan daerah tapi bagaimana pun juga tingkat provinsi, kabupaten/kota ada akselerasi, koordinasi dengan stakeholder lainnya melalui sharing sumber daya dan sasaran,” jelas Sri Paduka.

Sri Paduka berharap pemulihan ekonomi di DIY segera tercapai. “Melalui rapat koordinasi kali ini, nantinya kita dapat merumuskan strategi dan tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi pada sasaran yang ditetapkan, sehingga mendukung ruang pemulihan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta,” urai Sri Paduka.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Drs. Tri Saktiyana, M.M., dalam laporannya menyampaikan pada tahun 2020 inflasi DIY turun. “Turunnya inflasi ini bukan karena dikendalikan tapi karena turunnya daya beli masyarakat. Rendahnya inflasi DIY pada tahun 2020 merupakan sebuah dampak dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19,” kata Tri Saktiyana.  

Tri Saktiyana juga menjelaskan bahwa hasil konsesus meyakini ekonomi Indonesia maupun DIY akan perlahan mengalami perbaikan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada kenaikan inflasi. “Agak anomali, biasanya kita ingin angka inflasi menurun tapi Insya Allah tahun 2021 kita ingin angka inflasi sedikit naik dibanding tahun 2020. Naiknya inflasi di tahun 2021 itu merupakan cerminan naiknya daya beli masyarakat,” terangnya.

Pada tahun 2021, upaya digitalisasi dan kerjasama antar daerah menjadi kata kunci untuk pengendalian inflasi. Upaya digitalisasi ini akan membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasii peluang terjadinya permainan harga tidak wajar maupun penimbunan stok.

RAKORDA TPID DIY ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan bagi TPID DIY agar upaya pengendalian inflasi di DIY lebih sistematis baik dari segi pelaksanaan maupun dari sisi dokumentasi pelaporan kegiatannya.

Adapun agenda ini juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Bapak Dr. Iskandar Simorangkir, S.E.,MA., dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si. (Fk)

HUMAS DIY