Bantul (23/06/2022) jogjaprov.go.id – Meskipun banyak sapi di Bantul yang terkena wabah Peyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun dipastikan ketersediaan hewan kurban Idul Adha 1443 relatif aman. Pemda bekerjasama dengan para peternak, jagal, dan pedagang sapi lokal di Bantul untuk mengoptimalkan kesehatan dan pemulihan sapi-sapi tersebut. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (APSDA) Setda DIY, Yuna Pancawati mengatakan, untuk ketersediaan hewan kurban memang sedikit terkendala karena banyaknya sapi di Bantul yang terkena PMK. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini memang sangat menular, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus pada hewan ternak sapi, baik yang sudah maupun belum terkena PMK. Yuna menjelaskan, pada dasarnya PMK pada sapi bisa sembuh sendiri seperti halnya Covid–19. Namun memang perlu dilakukan penanganan khusus yang memerlukan ketelatenan. Sapi yang terkena PMK biasanya akan muncul serangan serupa sariawan yang memenuhi rongga mulut. Hal ini menyebabkan sapi tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Sapi yang tidak makan inilah penyebab utama dari matinya sapi-sapi tersebut karena PMK karena malnutrisi. “Perawatan sapi yang terkena PMK ini memang cukup sulit dan butuh ketelatenan. Kami menghimbau untuk teman-teman peternak untuk bisa ngopeni ternaknya dengan lebih repot. Sapi yang tidak bisa makan sendiri harus disuapi 3 kali sehari, dengan ditambah asupan vitamin. Jadi harus ada perlakuan khusus,” jelas Yuna pada saat pantauan TPID, Kamis (23/06) di Parasamya, Bantul. Selain itu, untuk mengantisipasi ketersediaan hewan kurban, sapi juga akan didatangkan dari Bali dan Jawa Tengah. Namun, sapi-sapi yang masuk ini juga tidak serta merta bisa bebas masuk ke DIY. Setiap hewan kurban yang masuk harus mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Balai Besar Veteriner. Tidak hanya hewan kurban yang dari luar yang harus mengantongi SKKH, namun hewan dari peternak lokal pun harus benar-benar sehat dan mengantongi surat tersebut. “Tidak boleh ada hewan masuk tanpa mempunyai SKKH. Pengurusan SKKH ini juga gratis ya. Kalau yang sudah mengantongi SKKH, tidak boleh dicampur dengan yang belum. Pun dengan peternaknya, tidak boleh sembarangan kontak dengan hewan kurban. Pengurus hewan ternak tidak boleh bergantian jadi memang yang sehat. Intinya seperti Covid–19 dan taat prokes,” jelas Yuna. Selain hewan kurban yang masih bisa dikatakan mencukupi, bahan-bahan pokok lainnya pun terbilang masih aman. Baik dari ketersediaan stok, distribusi maupun harga. Meskipun masih ada beberapa komoditas yang dijual dengan harga di atas HET, seperti minyak goreng, namun bisa dikatakan cukup masih terjangkau dan tidak sulit didapatkan. Senada dengan Bantul, pada pantauan TPID Kota Yogyakarta di Taman Pintar, Yogyakarta pada hari yang sama, ketersediaan hewan kurban pun masih terbilang aman. Bahkan menurut Asisten Sekda Kota Yogyakarta Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadri Renggono, tidak ada sapi di Kota Yogyakarta yang terkena PMK. “Aspek pengendalian dalam menghadapi PMK sangat penting, dan teman-teman Dinas Pertanian kami sudah melakukan supaya hewan yang masuk ke kota adalah hewan yang sehat. Meskipun PMK itu tidak kemudian membuat tubuh manusia terkena tapi karena itu kita konsumsi, jadi harus yang benar-benar sehat. Berdasarkan pantauan kami yang mengecek pasar hewan, kita nihil PMK,” ujar Kadri. Kadri menambahkan, dari informasi yang dia himpun dari takmir-takmir masjid di Kota Yogyakarta, hewan kurban masih bisa didapat meskipun dengan harga yang relatif lebih mahal. Hal ini karena memang banyak hewan yang terkena PMK, sehingga perlakukan khusus kepada para hewan ini memang membutuhkan biaya lebih. Komoditas selain hewan kurban di Kota Yogyakarta menurut Kadri masih terbilang aman. Meskipun komoditas-komoditas tertentu seperti cabai masih stabil di harga tinggi, namun menurutnya hal ini masih terbilang cukup bisa diatasi. “Insya Allah aman dari sisi ketersediaan, kelancaran distribusi, Insya Allah aman termasuk cabe. Kami ingin menjajaki kerjasama untuk pasokan cabai sehingga harga tidak akan setinggi ini. Kami harap bisa segera menjalin kerjasama dengan para pemasok agar dari sisi pasikan, harga dan kualitas lebih terjamin,” tutup Kadri. (uk//ts/de) Humas Pemda DIY